PGI Menyurat ke SBY Dorong Pilkada Langsung




MANADO - Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua Umum PGI Pdt Dr Andreas Anangguru Yewangoe, saat bertandang ke redaksi Tribun Manado, Sabtu siang (13/9).

Dia memastikan, PGI secara resmi telah mengirim surat kepada Presiden Susislo Bambang Yudhoyono, dimana salah satu poin yang dikritisi terkait wacana pelaksanaan Pilkada melalui dewan.

Beberapa poin yang tercakup dalam surat tersebut antara lain, PGI menilai bahwa proses demokrasi yang sudah bergulir hingga hari ini di Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kedua, Indonensia dipuji negara lain dengan pelaksanaan Pilkada langsung sebagai bukti komitmen terhadap demokrasi.

Ketiga, Indonesia dinilai sebagai bangsa yang berhasil mempertemukan antara Islam dan demokrasi, yang tak pernah terjadi di negara Muslim atau mayoritas Muslim lain.

"Kenapa pada akhirnya sekarang kita harus mundur lagi ke belakang dan melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan?," tutur Andreas Yewangoe.

Dalam menyikapi hal ini, dira kembali menegaskan posisi PGI bukanlah sebagai organisasi politik, tetapi sebagai organisasi moral yang berkewajiban ikut mengkritisi dan mengawal pemerintahan dan negara. "Dalam hal ini kami netral, tak ikut terlibat dalam politik praktis," tegasnya.

Andreas Yewangoe menyayangkan sikap elite politik, khususnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yang berupaya untuk mengembalikan Indonesia ke zaman sebelum demokrasi ditegakkan.

"Kami melihat politik yang terjadi saat ini ibarat politik jegal-menjegal, politik balas dendam, yang sebenarnya dipicu oleh sikap tidak dewasa dalam berpolitik. Inilah yang harus dibenahi termasuk menjadi perhatian serius bukan hanya bagi pemerintahan yang baru, tapi juga menjadi perhatian kita semua," kata Andreas Yewangoe.

Andreas datang didampingi Direktur Intelektual Muda Sulut, Dr Peggy Mekel dan diterima Pemimpin Redaksi Ribut raharjo, Manager Produksi Aswin Donald Lumintang, dan Pemimpin Perusahaan, Fahmi Setiadi.

Andreas Yewangoe juga melihat pentingnya revoluasi mental, budi pekerti. Dia melihat itu sudah luntur dan harus dikembalikan agar bangsa ini semakin berkembang.

Sikap berbeda ditunjukkan organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama. Meski demikian, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menegaskan NU tidak memiliki tendensi politik terkait dukungannya terhadap Pilkada lewat DPRD.

"Ini merupakan keputusan para ulama sepuh yang dengan jernih menilai mudharat (dampak buruk) pilkada langsung sudah jelas, sementara manfaatnya belum tentu tercapai," kata Said Aqil di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat kemarin.

Said Aqil menyatakan bahwa sikap NU yang lebih setuju pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD diputuskan dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Cirebon, Jawa Barat, tahun 2012, jauh sebelum menjadi perdebatan keras di DPR sekarang.

Said menjelaskan, dalam forum musyawarah tertinggi setelah muktamar itu para ulama menilai baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung sama-sama memiliki kelemahan.

Namun, lanjut dia, para kiai yang mengalami langsung kondisi di lapangan menilai efek negatif yang ditimbulkan oleh pilkada langsung lebih besar daripada pilkada tak langsung, terutama terkait dengan biaya yang besar dan konflik horisontal akibat perbedaan dukungan.

"Kalau di PBNU, perbedaan pendapat dan pilihan politik dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi belum tentu masyarakat di daerah bisa bersikap sama," katanya.

Sikap NU ini, kata Said Aqil, akan terus dipegang selama belum ada keputusan baru dalam forum yang setara atau di muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi.

Sedang Muhammadiyah mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD cocok dilaksanakan untuk kepala daerah tingkat gubernur.

"Muhammadiyah pada kajian akademis ternyata pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan langsung khususnya di tingkat provinsi ternyata tidak membawa manfaat banyak," ujar Ibnu Sina Chandra Nugraha, Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Dalam kajian tersebut tim hukum PP Muhammadiyah, Ibnu membeberkan gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah nasional. Untuk itu, sangat penting jika gubernur dipilih oleh DPRD.

Ibnu mengakui memang ada ketakutan akan terjadi deal politik antara kepala daerah dengan DPRD. Namun, kata Ibnu, pemilihan kepala daerah cacatnya lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu langsung.

"Akhirnya diambil keputusan diambil kesimpulan RUU Pilkada ke depan tingkat provinsi dipilih melalui DPRD," kata dia.

Pembahasan RUU Pilkada di DPR berlangsung alot terutama terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, antara pilihan tetap dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura memilih untuk mempertahankan pilkada langsung, sementara Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Perdebatan tentang pilihan pilkada langsung atau oleh DPRD tidak hanya terjadi di parlemen, namun juga pada sebagian kalangan masyarakat. (ika/tribunnews)

Posting Komentar

emo-but-icon

Renungan

Undangan

Undangan

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Berlangganan Artikel Kami

Masukkan alamat email:

Tertarik Beriklan? Kami Sediakan Di sini...

Mau Beriklan??? Hubungi???...0811438088/085256409555/08124301190
item